Babak baru kasus dugaan korupsi yang menyeret nama besar PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) kini memasuki fase mengejutkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Direktur Utama Bank Jabar Banten (BJB) sebagai tersangka baru. Penetapan ini menjadi sorotan publik karena KPK juga mulai membuka jalur koordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menelusuri keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.
Kredit Bermasalah, Nama Eks Dirut BJB Mencuat
Kasus ini berawal dari dugaan penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit dari sejumlah bank kepada PT Sritex. Kredit tersebut diketahui bermasalah dan berpotensi menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Salah satu lembaga keuangan yang terseret adalah Bank BJB, dan hasil penyidikan KPK mengarah pada adanya dugaan pelanggaran prosedur dalam pemberian pinjaman.
Dalam proses tersebut, eks Dirut BJB disebut memiliki peran penting, mulai dari proses persetujuan kredit hingga pencairan dana, meskipun kondisi keuangan Sritex saat itu sudah dalam sorotan publik. KPK menilai bahwa keputusan-keputusan strategis dalam transaksi ini mengandung unsur kelalaian dan penyalahgunaan wewenang.
KPK–Kejagung Bersinergi: Pengusutan Skandal Semakin Luas
Langkah KPK menggandeng Kejagung menandakan bahwa perkara ini tidak berdiri sendiri. Ada dugaan bahwa proses pemberian kredit kepada Sritex melibatkan lebih dari satu institusi keuangan, dan kemungkinan besar dijalankan oleh jaringan pejabat yang terkoordinasi.
Koordinasi antarlembaga ini diharapkan mampu mempercepat pengumpulan alat bukti dan memperkuat proses penegakan hukum. Selain itu, KPK juga membuka kemungkinan adanya pengusutan terhadap pihak swasta, termasuk dari manajemen Sritex sendiri, jika terbukti turut mendorong atau memfasilitasi penyimpangan prosedur kredit.
Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Keuangan Dipertaruhkan
Kasus ini menjadi alarm keras bagi industri perbankan, khususnya bank-bank daerah yang memiliki kewenangan dalam pemberian kredit skala besar. Banyak pihak menilai bahwa mekanisme pengawasan internal bank perlu diperketat, agar tak mudah disusupi kepentingan bisnis yang mengabaikan prinsip kehati-hatian.
Jika benar terjadi pelanggaran prosedur demi mengejar target kredit atau menjalin kedekatan bisnis dengan perusahaan besar seperti Sritex, maka kasus ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal integritas lembaga keuangan publik.
Publik Dukung Penuntasan Kasus
Masyarakat dan sejumlah pengamat hukum menyambut baik perkembangan penyidikan ini. Keterbukaan KPK dalam menyampaikan proses hukum dinilai sebagai langkah positif untuk menjaga kepercayaan publik.
“Kasus ini bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar praktik kolusi antara bank dan perusahaan besar yang selama ini sulit disentuh,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.
Sinergi Penegakan Hukum Jadi Kunci
Penetapan eks Dirut BJB sebagai tersangka dalam kasus Sritex menjadi momentum penting dalam penegakan hukum di sektor keuangan. Melalui kerja sama antara KPK dan Kejagung, publik berharap agar seluruh pihak yang terlibat, tanpa kecuali, dapat dimintai pertanggungjawaban.
Ke depan, kasus ini juga diharapkan menjadi pelajaran penting bagi bank lain agar tidak bermain api dengan dana publik, serta memperkuat pengawasan terhadap pemberian kredit berskala besar yang rentan disusupi kepentingan pribadi atau kelompok.
