Proyek pengadaan Chromebook yang semula digadang-gadang sebagai langkah digitalisasi pendidikan kini menyeret nama besar dalam dunia teknologi Indonesia. Kejaksaan Agung secara resmi memanggil mantan Presiden Tokopedia untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait distribusi dan pengadaan perangkat teknologi tersebut.
Pemanggilan ini membuka babak baru dalam penyelidikan proyek ambisius yang melibatkan alokasi anggaran besar dan sejumlah mitra korporasi ternama.
Chromebook: Dari Inovasi ke Investigasi
Chromebook, laptop berbasis sistem operasi Chrome OS dari Google, dipilih sebagai solusi pembelajaran daring oleh pemerintah dalam program percepatan digitalisasi sekolah. Dalam implementasinya, proyek ini melibatkan berbagai perusahaan teknologi, mulai dari distributor perangkat hingga mitra e-commerce.
Namun, di balik semangat inovatif program ini, penyidik Kejagung menemukan sejumlah kejanggalan. Mulai dari dugaan mark-up harga, distribusi yang tidak merata, hingga indikasi keterlibatan pihak swasta dalam pengaturan tender pengadaan. Tokopedia—salah satu e-commerce terbesar di Indonesia—ikut terseret dalam pusaran tersebut.
Mantan Presiden Tokopedia dalam Sorotan
Mantan Presiden Tokopedia, yang sempat menjadi tokoh sentral dalam ekspansi dan kemitraan strategis perusahaan, kini dimintai keterangan oleh Kejaksaan Agung. Pemeriksaan ini diduga terkait peran platform dalam proses transaksi pengadaan Chromebook yang dibiayai oleh anggaran negara.
Meski belum ditetapkan sebagai tersangka, kehadiran sang mantan eksekutif dalam pusaran penyidikan memicu spekulasi publik mengenai sejauh mana keterlibatan perusahaan teknologi dalam proyek-proyek pengadaan pemerintah.
Menurut sumber dari internal penyidikan, penyidik tengah menelusuri aliran dana, mekanisme kerja sama, serta kontrak bisnis yang mengaitkan pihak e-commerce dengan vendor pengadaan dan institusi pemerintah terkait.
Publik Menanti Transparansi
Kasus ini menjadi perhatian luas, terutama di tengah dorongan masyarakat agar transformasi digital di sektor pendidikan berjalan bersih, transparan, dan akuntabel. Kepercayaan publik terhadap program digitalisasi bisa tergerus jika aktor-aktor besar dalam dunia teknologi tidak menunjukkan itikad baik dan keterbukaan dalam proses hukum.
Sejumlah pengamat menilai, penyidikan Kejagung terhadap nama-nama besar di industri teknologi menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tidak memandang status atau pengaruh. Hal ini juga menjadi momentum bagi pelaku industri untuk membuktikan komitmen terhadap tata kelola yang bersih dan profesional.
Jejak kasus Chromebook yang menyeret mantan bos Tokopedia ke hadapan Kejaksaan Agung memperlihatkan pentingnya pengawasan yang ketat dalam setiap proyek publik—terutama yang melibatkan teknologi dan anggaran besar. Di era digital ini, integritas bukan hanya tuntutan moral, tapi juga fondasi kepercayaan publik terhadap kemajuan teknologi itu sendiri.
