Provinsi Jawa Barat tengah menghadapi persoalan kesehatan mental yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data terbaru dari lembaga kesehatan dan survei nasional, angka penderita depresi di Jawa Barat tercatat sebagai yang tertinggi di Indonesia. Fenomena ini tidak datang tanpa sebab—dua faktor utama yang paling sering disebut adalah tingginya angka perceraian dan tekanan ekonomi akibat pinjaman online (pinjol).
Ledakan Kasus Depresi di Tengah Masyarakat Urban
Sebagai provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, Jawa Barat menghadapi tantangan sosial yang kompleks. Banyak wilayah di provinsi ini, terutama daerah penyangga seperti Bekasi, Depok, dan Bogor, mengalami urbanisasi yang cepat. Di balik pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, muncul tekanan hidup yang sering kali tidak tertangani secara emosional maupun psikologis.
Laporan dari Dinas Kesehatan Jawa Barat menyebutkan bahwa lebih dari 20% kasus kunjungan ke layanan kesehatan jiwa berkaitan langsung dengan gangguan depresi, mulai dari ringan hingga berat.
Perceraian Meningkat, Dampak Psikologis Menguat
Salah satu pemicu signifikan adalah angka perceraian yang terus meningkat setiap tahun. Banyak pasangan muda menikah dalam usia dini atau belum matang secara finansial dan emosional. Ketika konflik rumah tangga muncul, perceraian sering menjadi jalan keluar cepat—namun menyisakan trauma, baik bagi pasangan maupun anak-anak.
Psikolog keluarga mencatat bahwa depresi pascaperceraian menjadi fenomena umum, terutama pada ibu rumah tangga dan anak remaja yang terjebak dalam konflik orang tua.
“Banyak pasien yang datang mengeluhkan rasa hampa, kehilangan arah setelah bercerai. Mereka merasa gagal dan tidak punya sistem dukungan sosial,” ujar dr. Fitri Lestari, seorang psikiater di RS Jiwa Cisarua.
Jeratan Pinjaman Online: Tekanan Finansial yang Mencekik
Tak hanya urusan rumah tangga, utang dari pinjaman online ilegal juga menjadi momok baru bagi warga Jawa Barat. Kemudahan akses pinjol yang tidak dibarengi literasi keuangan menyebabkan banyak orang terjebak dalam lingkaran utang yang berlipat ganda.
Tagihan yang membengkak, bunga mencekik, dan teror dari debt collector membuat sebagian masyarakat mengalami stres berat hingga depresi. Beberapa kasus ekstrem bahkan berujung pada tindakan nekat, seperti percobaan bunuh diri.
Kurangnya Akses dan Edukasi Kesehatan Mental
Sayangnya, tidak semua warga memiliki akses memadai ke layanan kesehatan mental. Banyak yang masih memandang depresi sebagai bentuk kelemahan, bukan gangguan medis yang perlu penanganan. Di desa-desa atau pinggiran kota, stigma terhadap penderita gangguan jiwa masih tinggi, membuat banyak orang memilih untuk diam dan menanggung beban sendiri.
Upaya Pemerintah dan Harapan ke Depan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mulai merespons situasi ini dengan berbagai program, seperti pelatihan kesehatan jiwa bagi kader posyandu dan peluncuran layanan konseling daring. Namun, pengamat sosial menilai langkah tersebut masih belum cukup masif untuk menjangkau semua lapisan masyarakat.
Yang dibutuhkan kini adalah pendekatan lintas sektor—pendidikan, agama, kesehatan, dan media—untuk bersama-sama membangun kesadaran bahwa kesehatan mental adalah hal yang esensial, bukan sekadar pelengkap.
Jawa Barat kini menghadapi darurat yang tak kasat mata: depresi. Perceraian dan lilitan pinjol hanyalah sebagian dari pemicu yang mencerminkan krisis emosional masyarakat. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, perhatian terhadap kesehatan jiwa harus menjadi prioritas utama. Karena pada akhirnya, kualitas hidup tidak hanya diukur dari materi, tapi juga dari ketenangan pikiran dan ketangguhan jiwa.
